Pertengahan Februari lalu, Dedy  Alamsyah Koordinatar Liputan Radio Bharata FM Makassar, mendapat shorrt message service  dari  Yayat kameramen Indosiar di Makassar. Bunyinya, “ Seseorang mengaku wartawan telah mendantangi  beberapa pengusaha Tionghoa untuk meminta dana peliputan acara tahun baru Imlek.”

Menurut Yayat, informasi ini dapatkan dari  rekannya yang selama ini bertugas di bagian intelejen Kepolisian Daerah Sulsel. Informasi ini, sangat mengusik para wartawan yang selama ini sangat ngetol menolak ampao. Perburuanpun di lakukan, dengan mengecek kebenaran inforamsi tersebut. Dari beberapa warga Tionghoa yang berhasil di temui membenarkan jika ada beberapa orang telah mendatangi mereka untuk minta dana peliputan tahun baru imlek.

Bahkan dari informasi, para korban ini, ada yang mengenali wajah dan identitasnya. Anton Obey salah seorang tokoh masyarakat Tionghoa, bahkan mengaku telah didatangi lebih dari sepuluh orang  yang minta pembayaran iklan pada beberapa  tabloid. “ Mereka datang minta pembayaran iklan ucapan tahun baru Imlek, lucunya lagi, saya tidak pernah merasa membuat order di media mereka, “ ujarnya. Karena itu Anton Obey menolak membayarnya, tapi para wartawan ini, tetap bersikeras untuk minta di bayar, paling tidak ada penggantian transportasi. 

Kasus yang sama juga di alami Eddy seorang pemilik toko klotong di jalan Salemo, menurutnya sehari setelah perayan tahun baru Imlek, ada sekitar 2 orang yang mengaku wartawan mendatanginya   minta dana peliputan. “ Mereka membawa tabloid yang memuat berita tahun baru Imlek, mereka juga memperlihatkan kartu identitas mereka sebagai  wartawan, ” ungkapnya. Berbeda dengan Anton yang menolak mentah-mentah keinginan wartawan bodrex ini,  Eddy justru memberinya.

“ Habis mereka mengancam, pak .. i ya terpaksa saya kasih, “ ujarnya kesal.  Dari pengakuan Eddylah terungkap, wartawan dari media mana yang telah meminta ampoa.

Setidaknya dari beberapa warga Tionghoa yang di temui , membenarkan jika pihaknya sudah di mintai uang oleh wartawan dengan alasan dana peliputan tahun baru Imlek yang di sertai  dengan ancaman. Dan  celakanya sebagian besar dari warga Tiongho ini, memberikan ampoa, karena di ancam. Sebagian besar dari pelaku ini  merupakan wartwan media yang tidak jelas. Aksi  wartawan ampoa ini, bukan hanya sebatas warga Tionghoa tapi juga para pejabat, instansi atau pengusaha pribumi. Contoh kasus, majelang Hari Raya Idul Fitri lalu, puluhan wartawan, bodrex mendatangi Kepala Humas DPRD Sulsel minta uang Tunjangan Hari Raya (THR)

Saat itu, lebaran tinggal seminggu lagi, Mursym Kasim sang  Kepala Humas, sedang berada di rungannya bersama  Syamsddin Alamsyah, mantan watawan Berita Kota, AR Danuarto reporter radio Bharata FM dan Wahid Nara mantan wartawan Ujung Express ketiga orang ini sedang melakukan wawancara seputar pemilihan gubernur yang baru saja usai. Di tengah wawancara ini, dua orang lelaki berbadan tegap masuk. Salah seorang  yang mengenakan kopiah, dan menenteng tape rekaman serta kamera poket mendekat pada meja Mursym. 

“Kapan pak baru di bayar,” serunya dengan suara meninggi. Syam dan Wahid kaget dan mereka menghentikan diskusinya. “Sabar pak, saya belum melapor pada Sekwan  (sekretaris dewan)," ujar Musym sambil membuka beberapa lembar kertas yang berisi daftar nama-nama wartawan.

“Kalau bisa di selesaiakan secepatnya pak, sudah mau lebaran nih,” tegasnya lagi sambil mendekat dan mencoba membaca nama –nama daftar yang ada di tangan Mursym. “Nah ini nama saya," sambil menunjuk ke kertas yang sedang pegang Mursim.

“Jadi kapan kepastiannya, Pak,’’

“Sabar pak, saya hanya melakukan pendataan nama, soal dana itu tergantung di belakang,:” Mursym tidak mau kalah.

 Setelah sempat berdebat selama beberapa menit kedua orang itu meninggalkan ruangan kepala humas.

“ Dari wartawan mana sih pak,” tanya Ar. Danuarto  sepeninggal  dua orang tersebut.

 “ Dari Tabloid Trilogi,” sambil melihat ke daftar yang pegangnya. Sebuah tabloid yang tidak jelas,bukan hanya alamat redaksinya tidak ada, tabloidnya saja tidak pernah terbit.

Menurut Mursym, dalam seminggu majelang lebaran ini, sudah sekitar 50 wartawan yang datang di DPRD Sulsel untuk minta Tunjangan Hari Raya (THR). Anehnya lagi para wartawan ini sebagian besar tidak memiliki media yang jelas.

Soal banyaknya wartawan yang minta THR bukan hanya terjadi kali ini, tapi hampir tiap tahun  majelang lebaran. Bahkan tahun lalu saja menurut Syamsuddin, kepala humas DPRD Sulsel harus mengocek dana pribadinya untuk memberi THR  bagi para wartawan Bodrex tersebut. “ Bayangkan pak Andi Noni (psj Humas saat itu )  harus  mengeluarkan dompetnya yang kosong,  karena para wartawan Bodrex terus mendesak minta THR,” ungkap Syamsuddin yang sempat beberapa tahun berpos di DPRD Sulsel ketika masih menjadi wartawan Berita Kota. Tentang adanya THR di DPRD ini, tampaknya sudah menjadi rahasia umum para  wartawan Bodrex.

Sehingga tidaklah mengherankan majelang lebaran, merekapun mendatangi kantor wakil rakyat itu. Padahal  anggaran untuk itu, menurut Mursym tidak ada. “ Tidak ada anggaran THR  bagi wartawan, yang berpos di DPRD , hanya sebatas menanggung jika ada perjalanan anggota dewan yang mengikutkan wartawan, itupun hanya sebatas transportasi dan makan selama dalam perjalanan bersama rombongan.” Ungkapnya ketika di tanyakan soal adanya pos anggaran THR .

Sebenarnya pihak Sekretaris  Dewan (Sekwan) DPRD Sulsel yang mengurusi  adminitrasi  di DPRD,  tidak terlalu mempermasalahkan soal adanya THR ini, selama ada dana dan tidak ada unsur pemaksaan. Tapi sebagian besar wartawan yang minta THR ini mengancam, belum lagi media mereka tidak jelas,” tutur Musrym seakan berkeluh pada dirinya sendiri. Setidaknya dari daftar nama yang di miliki oleh Musrym ada sekitar 907 wartawan dari 47  media yang melakukan peliputan suksesi gubneur sulsel, dan meraka minta uang THR sebagai kompensasi atas pemberitaan mereka. Sebuah jumlah yang tidak sedikit.

Soal adanya permintaan THR   ini bagi Syasumddin yang juga pengurus PWI Reformasi merupakan hal yang wajar, selama permintan itu di tujukan pada tempatnya. “ Saya dukung mereka minta THR seandainya di tujukan pada perusahan penerbitan di mana mereka bekerja, kalau perlu demo perusahaan anda, karena itu hak anda untuk mendapat THR, sesuai dengan Kepres dan UU Ketenaga kerjaan, “ tutur Syam. Cuma satu jalan untuk menghapuskan kebiasaan ini, lanjut Syam yakni dengan menghapuskan dana anggaran bagi para wartawan di beberapa instasi, termasuk pihak DPRD sulsel. Syam melihat ada saling memanfaatkan dalam hal ini antara wartawan Bodrex dengan pihak yang mengurusi anggaran bagi para wartawan.

Soal adanya  THR di DPRD sulsel, memang masih menyimpan sebuah pertanyaan, beberapa wartawan yang sempat pos di DPRD Sulsel, mengaku pernah mendapt THR dari DPRD. Fataruddin wartawan  dari Ujung Pandang Express mengakui hal itu. “ Tahun lalu  saya dapat dari humas sekitar RP.150.000,- tapi saya tidak tahu jika itu THR, “ ujarnya ketika di tanya soal THR di DPRD. Dan menurutnya masih banyak wartawan lain yang juga menerima pemberian dari dewan tersebut.

Namun  Fataruddin tidak mau  menyebutkan siapa-siapa  dan dari media mana . “ Yang jelas mereka wartawan yang sering meliput di DPRD,” urainya. Fataruddin mengaku tidak mau munafik jika dirinya menerima pemberian  tersebut, dengan pertimbangan tidak ada hubungannya dengan berita-beritanya. Hal senada juga di ungkapkan Nur Ahmad mantan  reperter radio Bharata FM Makassar. Ahmad mengaku pernah di beri ampo oleh Humas DPRD sulsel sehari majelang lebaran. Namun saat itu dia bersama Rahmat Zena dari Smart FM  menolak dengan alasan kebijakan redaksi mereka.

Soal wartawan minta THR bukan hanya bagi media yang terbitnya senin kemis  tapi juga oleh beberapa organisasi kewartawanan. Dari keterangan Syamuddin Alamsyah terungkap jika, PWI sulsel sudah memasukkan proposal ke DPRD  sulsel untuk menyiapkan anggaran buat PWI. Anggaran ini untuk THR bagi para anggota PWI yang ada di sulsel. Lumayan besar memang dalam proposal ini, PWI minta dana sekitar Rp 35 juta. Uang ini untuk paket THR anggota PWI sebanyak 900 orang.

Apa yang di ungkapkan Syamsuddin ini di benarkan oleh Fataruddin. Menurut Fataruddin, proposal itu di tujukan pada ketua DPRD sulsel ( HM Amin Syam saat ini gubernur Sulsel ). Masih menurut pengakuan Fataruddin, HM Amin Syam sendiri secara pribadi menyumbang sebesar Rp 500,000,-. “ Saya melihat proposal itu di atas meja kerja pak Amin Syam, cuma saya lupa tanggal berapa surat itu di ajukan.” Paparnya. Soal  kebenaran proposal permintaan sumbangan oleh PWI ini., oleh kepala humas Mursym Kasim di bantahnya. “ Saya tidak tahu soal proposal itu, saya tidak pernah melihatnya,” ungkapnya.

Baik Sekwan maupun HM Amin Syam yang berusaha untuk di konfirmasi kebenaran akan adanya proposal dari PWI tersebut, tidak mau berkomentar. Mereka saling tunjuk. Jika di tanyakan ke HM Amin Syam maka sang ketua DPRD ini akan minta untuk konfirmasi ke sekwan. Sedang sekwan  minta ke humas.

Memang sangat sulit untuk mengorek informasi yang ada di gedung rakyat itu, apalagi sudah berbicara soal dana. Tentang hal ini Syamsuddin Alamsyah dari Komite Pemantau Legeslatif (KOPEL) sulawesi mengungkapkan bahwa ada saling menguntungkan dalam mengelola dana buat para wartawan tersebut. Anggaran untuk wartawan itu di masukkan ke dalam APBD sulsel dan jumlahnya puluhan hingga ratusan juta. Bahkan Uslimin, wartawan Fajar, pernah mendapat bocoran jika, anggaran untuk wartawan di DPRD mencapai RP  500 juta.

Namun para wartawan sendiri tidak pernah menikmatinya . paling yang dapat jatah hanya TVRI yang diperlakukan begitu eksklusif oleh pihak DPRD sulsel.   “ Dana ini kemungkinan besar di di nikmati orang –orang yang berada di seputar sekretaris dewan, apalagi beberapa wartawan yang selama ini berpos di DPRD sudah mulai menolak amplop. Begitu para wartawan menolak amplop otamatis masuk kekantong mereka. Sedang yang sering meminta ampolop hanya wartawan Bodrex, dan mereka hanya dapat jatah antara  Rp 20  ribu hingga Rp 50 ribu.” Tegas Syamsuddin.

Bukan hanya itu lanjut Syamsuddin, untuk mengajukan anggaran pembinaan pers ini, pihak dewan harus membuat daftar nama-nama wartawan dan media yang selama berpos di DPRD sulsel. “ Terkadang mereka asal main copot saja, yang terpenting anggaran keluar,” ungkapnya.  Syamsuddin menilai bahwa untuk menghapuskan adanya budaya amplop di kalangan wartawan, seharus  dana anggaran untuk wartawan di tiadakan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi wartawan untuk minta jatah, dan pihak pengelola dana tidak lagi menjual nama wartawan untuk  mendapatkan keuntungan sendiri.

Mereka mengeluhkan banyaknya wartawan bodrex, tapi mereka sendiri yang membuka peluang tersebut. Tidak transparannya pengeloan dana wartawan di DPRD sulsel ini, juga pernah di keluhkan Syamsuddin Simmau reporter SF FM. Syamsuddin simmau sempat mempertanyakan adaya dana anggaran media electronik yang mencapai puluhan juta rupiah. “ Saya cuma minta klarifikasi, yang di masuk media electronik itu yang  mana saja, soalnya di makassar ini tak satupun radio yang menikmati anggaran tersebut, “ ujarnya. 

Ribut –ribut soal THR bagi para wartawan, bukan hanya terjadi di kantor DPRD sulsel, tapi juga DPRD kota Makassar, Kantor  Daerah propensi Sulsel dan kantor pemerintah kota makassar. Bahkan hingga ke beberapa instansi dan perusahaan. Beberapa wartawan bodrex bergerilya mencari uang THR. Seorang pengusaha tempat hiburan malam di kota Makassar, Frans Marten mengaku jika setiap majelang lebaran. Pihaknya hanya menyiapkan anggaran  THR buat para wartawan. Dana ini berkisar Rp. 500,00,- hingga Rp 1 juta  untuk  beberapa wartawan yang ada di kota makassar. Mereka datang secara berkelompok dan meminta uang THR.

“ Biasanya minta sekitar Rp 50.000,-hingga Rp 100,00 dan mereka biasanya datang secara berkelompok. Jika mereka tidak di beri THR mereka mengancam,” ujarnya.

Parahnya para wartwan bodrex ini, bukan hanya minta THR pada hari raya Idul fitri tapi juga pada hari-hari raya besar keagamaan lainnya. Memang untuk menghapus budaya  amplop di kalangan wartawan di kota makassar bukan hal yang mudah. Apalagi dengan semakin banyaknya media baru, yang hanya bermodal cekak. Al hasil para wartawannya hanya di bekali kartu pers untuk melakukan pemerasan. Maklum mereka tidak mendapat gaji dari tempat kerjanya. Wartawan bodrexpun bermunculan. Dan sering di temukan di acara seremonial, jumpa pers dan seminar. Para wartawan bodrex ini membentuk komunitas tersendiri untuk memperkuat aksi pemerasan mereka.

Syamsuddin Simmau reporter radio SPFM makassar bahkan menyebut mereka komunitas wartawan warung kopi. “ Setiap hari mereka ngumpul di warung kopi untuk berbagi informasi di mana ada acara seminar atau wisuda, “ tuturnya. Soal wartwan warung kopi ini memang ada. Mereka hampir tiap hari  berkumpul di warung kopi 99 yang terletak di depan hotel Sahid Raya Makassar. Sebuah lokasi yang sangat strategis karena berada di tengah kota. Selain karena sebagian besar perusahaan media yang belum bisa memberi nafkah yang cukup  bagi karyawannya, juga motivasi sebagian besar untuk menjadi wartawan ,..... ! ya itu untuk mengejar amplop. Menjadi wartawan di makassar bukanlah suatu pekerjaan sulit. Cukup bergabung dengan salah satu media dan di bekali kartu pers, maka dia akan berkeliaran. Tapi bukan mencari berita, justru mengejar amplop. Parahnya lagi sebagian besar wartawan bodrex ini di kenal dekat dengan  para pejabat dan sangat pintar untuk mengambil hati para pejabat. Penjilat kata kasarnya. 

Jefrry , bahkan sejujurnya mengaku jika motivasinya menjadi wartawan, karena  gampang memperoleh uang dari narasumber. “ Selain itu tidak ada test atau persyaratan lain ketika hendak menjadi wartwan, cukup membayar Rp 25 ribu, kartu perspun diberikan oleh pemimpi redaksi, dan mereka tidak akan pernah menagih hasil liputan, medianya  saja hanya sekali terbit koq,” tegas mantan reporter radio bharata yang di pecat karena ketahuan menerima amplop dari narasumbernya. Sehingga tidaklah mengherankan jika pekerjaan wartawan di makassar selalu di identikkan dengan ampo.

Bukan hanya itu kartu perspun semakin mudah di dapatkan. Mulai dari sopir pete-pete hingga para pejabat sudah memiliki kartu pers.  Buktinya di DPRD sulsel, hampir semua pegawainya hingga offices boynya memiliki kartu pers. Mereka bernaung dalam sebuah majalah milik DPRD sulsel. Tapi jangan tanyak soal ilmu jurnalistik, karena mereka tidak tahu apa-apa. Begitu pula stiker  pers  yang juga berlogo PWI sudah dapat di perjual belikan. Cukup membeli dengan harga Rp. 5 000,- di kantor PWI anda mendapatkan stiker pers yang bersama logo PWI. Jadi janganlah heran jika, hampir semua pete-pete ( angkutan kota ) di daerah ini, memasang stiker pers di bagian depan mobil mereka. Padahal para sopir ini sendiri tidak tahu apa-apa soar dunia jurnalistik.

Muh. Rahim salah seorang sopir angkot jrusan BTN Minasa upa –sentral mengaku jika mobilnya di pasangi stiker pers  agar tidak di tahan aparat kepolisian. Maklum angkot yang di bawanya tidak memiliki kelengkapan surat-surat. “ dengan stiker itu para polisi atau organda tidak akan berani memeriksa, “ ujarnya penuh keyakinan.

***Produser news  Radio (JDFI) jaringan delta female indonesia