Make your own free website on Tripod.com

Jurnalisme

Home | Koetipan | Ragam | Jurnalisme | About Us

Peliputan Konflik

"Soeara Merdeka" dari Bandung (1)
Oleh HARYADI SUADI

SAMPAI takluknya Jepang di tahun 1945, pers Indonesia telah berusia
lebih dari 40 tahun (terhitung dari lahirnya pers kita di tahun
1903). Selama itu pula para insan pers bangsa kita telah mengalami
suka-duka dan pahit getirnya mengelola penerbitan surat kabar di
bawah ancaman kaum penjajah Belanda dan Jepang. Bergerak dalam bidang pers di masa itu, sama saja dengan bermain dengan "bahaya maut".

Di masa pemerintah Hindia Belanda, persbreidel ordonnantie (aturan
pemberedelan media masa) selalu menghantui mereka. Bahkan para
penulis atau pengelolanya bisa kena hukuman berat dan mendekam di
tempat pembuangan. Di zaman "saudara tua", malah lebih memprihatinkan lagi. Para pengelola media masa serta wartawannya tidak lebih dari budak penguasa yang harus menyalurkan "His Master's Voice". Tidak sedikit para wartawan atau penulis yang dijebloskan ke penjara atau hilang tidak tentu rimbanya lantaran kesalahan sepele. Oleh karena itu, ketika bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya, para insan pers mulai bangkit kembali dengan semangat yang menyala-nyala. Sebab inilah saat yang paling tepat untuk bergerak dalam bidang pers yang bebas dari ancaman fihak mana pun. Bisa dilihat, hampir semua kota besar di seantero tanah air, telah menerbitkan surat kabar.

Inisiatif untuk menerbitkan koran sendiri sebenarnya sudah muncul
sejak beberapa hari setelah bom atom dijatuhkan di Jepang pada
tanggal 8 Agustus. Tetapi cita-cita itu baru terlaksana sekitar
sebulan kemudian. Seperti diberitakan dalam buku Detik dan Peristiwa
(17 Agustus 1945 sampai 21 Januari 1950), surat kabar pertama yang
terbit di Indonesia sesudah masa kemerdekan adalah Berita Indonesia.
Surat kabar yang lahir di Jakarta ini mulai terbit tanggal 13
September 1945. Tetapi dari sumber lain dikatakan, bahwa Tjahaja
(yang kemudian menjadi Soeara Merdeka) telah lahir di Bandung tanggal 6 September 1945. Sedang menurut buku Indonesie, Chronologisch Documentair Overzicht (Amsterdam 1951) dan Lukisan Revolusi Rakjat Indonesia 1945-1949, koran-koran milik Jepang yang terbit tanggal 19 Agustus 2605 (1945), isinya sudah memihak ke RI.

"Tjahaja" jadi "Soeara Merdeka"

Sementara itu, balatentara Jepang yang sudah takluk harus menyerahkan bekas negeri jajahannya, Indonesia, beserta segala urusan dan kegiatannya kepada pihak Sekutu. Namun disebabkan tidak ada tata tertibnya, maka urusan penyerahan ini belum bisa dilaksanakan. Keadaan yang sama juga telah menimpa nasib persuratkabaran milik Jepang yang saat itu masih dipegang Djawa Sjinboen Kai (Gabungan Persuratkabaran di Jawa). Di kantor pusat maupun cabang-cabangnya mulai sibuk menyusun laporan pertanggungjawaban dalam soal administrasi, redaksional serta urusan bisnisnya. Namun laporan yang dibuat dalam bahasa Inggris dan Jepang itu, tidak bisa diserahkan kepada fihak Sekutu.

Koran "Tjahaja" yang terbit di Bandung misalnya, para pemimpinnya
yakni Oto Iskandar Dinata, R. Bratanata, dan Mohamad Kurdi, saat itu
bingung, tidak tahu bagaimana cara menyerahkan koran "Tjahaja" ini
kepada Sekutu. Sidoin atau pucuk pimpinannya merangkap penasihat,
yakni Tuan Takayanagi juga bersifat pasif. Dia hanya bisa
berkata, "Jangan berbuat macam-macam, nanti Sekutu marah". Yang
mereka bisa perbuat, hanya menghentikan penerbitannya, menutup
kantor, mengunci dan menyegelnya.

Dalam keadaan tidak menentu itulah para anggota redaksinya telah
merencanakan pengambilalihan Tjahaja menjadi koran yang berhaluan pro RI. Artinya status koran itu tidak terkait lagi dengan pemerintah
balatentara Jepang maupun Djawa Sjinboen Kai. Oleh karena itu,
biayanya akan ditanggung sendiri. Karena Tuan Takayanagi tidak
bereaksi, dengan mudah rencana itu dilaksanakan.

Setelah sekitar 3 minggu hilang dari peredaran, koran Tjahaja terbit
kembali. Koran pertama yang terbit hari Kamis 6 September 2605 (1945) itu, di sudut kiri atasnya tertulis Direksi: Pengoeroes Warga
Tjahaja. Di sebelah tulisan Tjahaja yang biasanya tertulis
Diterbitkan oleh Djawa Sjinboen Kai, telah diganti menjadi Penerbit:
Warga Tjahaja. Juga tulisan Ditambah 10 sen seboelan oentoek BPP (di kanan atas) diganti menjadi Ditambah 10 sen seboelan oentoek badan
Keamanan Rakjat.

Dalam pernerbitan perdananya itu telah diberitakan antara lain
menyambut hari Idulfitri, Pasar Derma Nasional di Dai Tooa Kaikan,
laporan rapat Komite Nasional di Alun-alun Sumedang dan upacara
penyerahan Sekolah Teknik Tinggi (sekarang ITB) oleh Prof. Nagaoka
kepada Prof. Rooseno yang ditutup dengan lagu Indonesia Raya. Agar
supaya sesuai dengan suasana kemerdekaan, nomor berikutnya nama
Tjahaja diganti menjadi Soeara Merdeka. Namun karena mengganti nama koran bisa dianggap melanggar hukum internasional, maka koran
tersebut diterbitkan secara diam-diam tanpa mencantumkan nomor,
tanggal, tahun, alamat, dan nama penerbitnya.

Sekalipun pada waktu itu Bandung sudah mulai dikuasai Tentara
Serikat, tetapi mereka tetap menerbitkannya. Bahkan tanpa
mempedulikan akibatnya, Soeara Merdeka tetap diedarkan sampai ke
seluruh Jawa dan Bali (Denpasar).

Diserbu Gurka

Koran gelap ini akhirnya tercium pihak Jepang dan tentara Serikat.
Mula-mula seorang kenpeitai (polisi Militer Jepang) telah mendatangi
kantor Soeara Merdeka. Dia mengancam dengan hukuman berat, apabila koran itu tetap diterbitkan. Kemudian beberapa truk yang dipenuhi tentara Gurka beserta pimpinannya seorang opsir Inggris juga telah menyerbu satu-satunya koran di Bandung milik bangsa kita ini, dengan maksud yang sama. Alasannya koran tersebut tidak memihak Sekutu.

Lantaran tuntutannya tidak digubris, maka pada suatu malam Tentara
Gurka menyerbunya kembali. Saat itu mereka langsung menuju ruang
percetakan dan merusak mesin dan peralatan yang ada. Beberapa bundel naskah yang siap dicetak telah dirampas. Peristiwa perusakan itu tidak membuat jera para direksinya. Mereka mendatangi pihak Serikat untuk berunding. Dengan cara berdiplomasi, akhirnya Soeara Merdeka terbit kembali secara terang-terangan pada hari Rabu tanggal 26 September. Tahun Jepang 2605 telah diganti dengan tahun Masehi, yakni 1945.

Berita-berita yang dimuat masih besifat netral. Misalnya dari Domei
(Kantor Penerangan Nippon) di Tokyo dikabarkan, bahwa Jenderal
MacArthur telah melarang siaran Radio Nippon ke luar negeri, baik
menggunakan bahasa asing maupun bahasa Nippon. Kemudian berita
perihal pemogokan buruh bangsa Indonesia di Australia. Dan berita
yang sempat mengagetkan bangsa kita adalah tentara Serikat telah
mendarat di Tanjung Priok pada tanggal 15 September.

Sekitar satu tahun kemudian Soeara Merdeka yang sudah beroplaag 20 ribu eksemplar secara tiba-tiba terhenti penerbitannya. Bukan karena
diberedel tentara Serikat, tetapi akibat dari peristiwa banjir
Cikapundung. Padahal di saat itu di bagian administrasi masih
terdapat setumpuk wesel permintaan berlangganan yang terpaksa tidak bisa dipenuhi. Ketika pecahnya pertempuran pertama di tahun 1947, Kota Bandung telah diduduki Tentara Belanda. Oleh karena itu Soeara Merdeka tidak mungkin terbit kembali. Namun di saat menghangatnya Peristiwa Bandung Lautan Api, pihak para mantan pengurus Soeara Merdeka, masih sempat menerbitkan koran "Perdjoangan Kita". Kantornya mendompleng di gedung "Sipatahoenan" Jalan Dalem Kaum 42. Karena situasi Bandung semakin gawat, koran ini pun terpaksa dibawa mengungsi ke Ciparay. Dan tidak lama kemudian Perdjoangan Kita tamat riwayatnya di tempat pengungsian. (bersambung)***

17 TIPS PEMBERITAAN JURNALISME DAMAI

1. Hindari penggambaran bahwa konflik hanya terdiri dari dua pihak yang bertikai atas satu isu tertentu. Konsekuensi logis dari penggambaran macam ini adalah ada salah satu pihak yang menang dan ada satu pihak yang kalah.
Lebih baik menggambarkan ada banyak kelompok kecil yang terlibat mengejar berbagai tujuan, dengan membuka lebih banyak kemungkinan kreatif yang akan terjadi.

2. Hindari penerimaan perbedaan tajam antara “aku” dan “yang lain”. Hal ini bisa digunakan untuk membuat perasaan bahwa pihak lain adalah “ancaman” atau “tidak bisa diterima” tingkah laku yang beradab. Keduanya merupakan pembenaran untuk terjadinya kekerasan. Lebih baik mencari “jalan lain” dalam diri “aku” dan juga sebaliknya. Bila suatu kelompok menampilkan dirinya sebagai “pihak yang benar”, tanyakan bagaimana perbedaan perilaku yang sesungguhnya dari “pihak yang salah” dari mereka –apahak ini tidak akan membuat mereka malu?

3. Hindari memperlakukan konflik seolah-olah ia hanya terjadi pada saat dan tempat kekerasan terjadi. Lebih baik mencoba untuk menelusuri hubungan dan akibat-akibat yang terjadi bagi masyarakat di tempat lain pada saat ini dan saat mendatang. Tanyakanlah:
 Siapakah orang-orang yang akan beruntung pada akhirnya?
 Juga tanyakan pada diri Anda sendiri: Apakah yang terjadi bila …?
 Pelajaran apa yang akan didapat oleh masyarakat dengan melihat peristiwa ini secara jelas, sebagai bagian dari pemirsa global? Bagaimana masyarakat akan menghitung para pihak yang bertikai di masa mendatang dalam konflik yang dekat dan jauh dari lingkungannya?

4. Hindari pemberian penghargaan kepada tindakan ataupun kebijakan dengan menggunakan kekerasan hanya karena dampak terlihat.
Lebih baik mencari cara untuk melaporkan dampak-dampak yang justeru tidak kelihatan. Misalnya dampak-dampak jangka panjang seperti kerusakan psikis dan trauma, mungkin juga pengaruh kekerasan yang bisa meningkat di masa mendatang baik kepada orang lain, atau juga sebagai suatu kelompok, terhadap kelompok atau negara lain.

5. Hindari pengidentifikasian suatu kelompok hanya dengan mengulang ucapan pemimpin mereka ataupun tuntutan yang telah dikemukakan.
Lebih baik menggali tujuan yang lebih jauh, misalnya sengan bertanya: Apakah masyarakat akan terbiasa juga terkena dampak konflik dalam kehidupan sehari-harinya? Perubahan apa yang mereka inginkan? Apakah betul bahwa posisi yang dikemukakan oleh para pemimpin mereka hanya satu-satunya cara atau cara terbaik untuk mendapatkan perubahan yang mereka mau?
Ini mungkin jadi salah satu jalan untuk membantu pemberdayaan masyarakat, bekerja sama menuju penyeimbangan konflik, mencoba memperoleh hasil dengan tanpa kekerasan yang mungkin paling akan dapat diterima oleh semua pihak yang bertikai.

6. Hindari pemusatan peratian hanya pada pihak-pihak yang bertikai, hanya mencari perbedaan dari ucapan kedua belah pihak tentang apa yang mereka inginkan.
Lebih baik mencoba untuk bertanya yang bisa memunculkan kesamaan-kesamaan dan membawa laporan Anda pada suatu jawaban yang bisa memunculkan kesamaan tujuan atau setidaknya yang bisa cocok diterapkan bagi kedua belah pihak.

7. Hindari pelaporan yang hanya menonjolkan unsur kekerasan dan mendiskripsikan “horor”. Bila Anda ingin mengeluarkan segala hal yang ingin Anda usulkan dan hanya menyebutkan bahwa penjelasan satu-satunya bagi kekerasan adalah kekerasan yang lain (pembalasan); hasilnya adalah kekerasan makin meningkat (pemaksaaan dan penghukuman).
Lebih baik menunjukkan bagaimana orang-orang telah menjadi buntu dan frustasi atau mengalami kerugian dalam kehidupan sehari-hari sebagai hasil dari tindak kekerasan.

8. Hindari menyalahkan salah satu pihak karena memulai perselisihan.
Lebih baik menunjukkan bagaimana problem dan isu bersama bisa menimbulkan dampak yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.

9. Hindari laporan yang hanya berfokus pada penderitaan, ketakutan, dan keluhan-keluhan hanya dari satu sisi.
Hal ini akan membagi kedua belah pihak menjadi “pihak yang melakukan kekerasan” dan “pihak yang menjadi korban”, serta seolah-olah mengusulkan bahwa tindakan paksaan dan penghukuman terhadap mereka yang memulai kekerasan, dianggap sebagai jalan keluarnya. Lebih baik memperlakukan kedua belah pihak mengalami kesengsaraan, ketakutan dan keluhan yang sama.

10. Hindari penggunaan bahasa-bahasa yang menonjolkan sosok korban seperti kata ‘miskin’, ‘hancur’, ‘tak berdaya’, ‘memelas’, ‘tragedi’ yang semuanya hanya menunjukkan hal apa yang telah dan mungkin dilakukan untuk kelompok ini. Penggunaan bahasa seperti ini bisa melemahkan mereka dan membatasi opsi-opsi perubahan.
Lebih baik melaporkan apa yang telah dan mungkin dilakukan oleh masyarakat. Jangan hanya bertanya pada mereka apa yang mereka rasakan, tapi tanya juga bagaimana mereka mengatasi situasi tersebut dan apa yang mereka pikirkan? Apakah mereka bisa mengusulkan sebuah jalan keluar?
Juga harap diingat bahwa para pengungsi memiliki nama lengkap seperti orang lainnya. Anda tak akan menyebut Presiden Clinton sebagai “Bill” saja dalam laporan Anda.
Ini mungkin menjadi salah satu jalan untuk membantu pemberdayaan masyarakat, untuk bekerja sama menuju penyeimbangan konflik, mencoba memperoleh hasil dan tanpa kekerasan yang mungkin paling akan dapat diterima oleh semua pihak yang bertikai.

11. Hindari penggunaan kata-kata emosional yang tidak dapat menggambarkan apa yang telah terjadi kepada sekelompok orang. Misalnya kata-kata sebagai berikut:
 “Genoside” atau “genosida” yang berarti menyingkirkan seluruh manusia.
 “Pembersihan (=decimated)”—dari sekelompok penduduk, berarti mengurangi jumlah penduduk hingga sepersepuluh dari jumlah awalnya.
 “Tragedi” adalah bentuk drama, aslinya dari bahasa Yunani, di mana kesalahan seseorang menunjuk kegagalannya.
 “Assasination” adalah pembunuhan kepada kepala negara.
 “Massacre” atau “pembantaian” adalah pembunuhan yang ditujukan kepada mereka yang tak bersenjata atau yang tidak bisa membela diri. Apakah kita yakin dengan penggunaan kalimat dalam laporan kita? Ataukah orang-orang ini mati dalam peprangan?
 “Systematis” seperti perkosaan dan pemaksaan orang meninggalkan rumah mereka. Apakah betul dirancang demikian? Ataukah hal tersebut merupakan hal yang tidak terkait walaupun juga tetap merupakan tindakan yang menjijikkan.
Lebih baik kita selalu mengetahui seara persis situasi yang kita hadapi. Jangan mengecilkan arti penderitaan tetapi gunakan bahasa yang kuat untuk menunjukkan situasi yang serius atau Anda akan menyalahkan bahasa dan membantu untuk membenarkan reaksi yang tidak proporsional hingga bisa meningkatkan kekerasan.

12. Hindari penggunaan kata sifat seperti “kejam”, “ brutal”, dan “barbar”. Penggunaan kata-kata seperti ini menjelaskan pAndangan satu pihak terhadap apa yang telah dilakukan oleh pihak lainnya. Dengan menggunakan kata-kata tersebut, jurnalis telah mengamil posisi dalam konflik tersebut dan bisa membantu pembenaran terjadinya tingkatan kekerasan.
Lebih baik, laporkan apa yang Anda tahu sebagai perbuatan yang salah, dan berikan informasi sebanyak mungkin tentang kebenaran dari laporan atau deskripsi kejadian tersebut.

13. Hindari penggunaan label seperti kata “teroris”, “ekstrimis”, “kelompok fanatik” atau juga “fundamentalis”.
Hal ini juga selalu terjadi sebagai pemberian julukan dari “kita” kepada “mereka”. Tak pernah ada orang yang menggunakan kata tersebut untuk mendiskripsikan diri mereka, oleh karenanya jika jurnalis sudah menggunakan kata-kata tersebut itu berarti jurnalis sudah berpihak kepada kepada salah satu pihak. Dengan penggunaan kata tersebut suatu kelompok hendak mengatakan bahwa pihak lain tidak perlu diperhatikan sehingga tidak ada gunanya bernegosiasi dengan mereka.
Lebih baik menyebut kelompok yang bertikai dengan nama yang mereka pakai sendiri, atau juga bisa dengan melakukan deskripsi secara lebih rinci dalam laporan Anda.

14. Hindari pemusatan perhatian hanya pada pelanggaran hak-hak asasi manusia, perlakuan kejam dan kesalahan hanya dari satu sisi saja.
Lebih baik menyebutkan semua pelaku kesalahan dan memperlakukan pihak-pihak yang bertikai secara setara karena telah melakukan kekerasan. Dengan memperlakukan masalah ini secara serius bukan berarti bahwa jurnalis telah berpihak, tetapi sebaliknya dengan cara ini berarti berusaha untuk mengumpulkan berbagai bukti yang ada untuk mendukung terjadinya perdamaian, memperlakukan korban-korban dengan rasa hormat yangsama, dan mencari bukti-bukti yang bisa diajukan ke pengadilan bagi yang ersalah secara adil juga merupakan hal yang penting.

15. Hindari pembentukan opini atau klaim yang seolaholah sudah pasti. (Misalnya: “Eurico Gutteres disebut sebagai orang yang bertanggung jawab tasa pembunuhan massal di Timor-Timur…”).
Lebih baik katakan kepada pembaca Anda siapa (sumber) yang mengemukakan hal tersebut, (lebih baik berbunyi: “Seorang pejabat tinggi UN menyebutkan bahwa Eurico Gutteres-lah yang menginstruksikan terjadinya pembunuhan massal di Timor-Timur”). Dengan cara terakhir ini kita akan menghindari menAndai diri kita dan berita yang kita buat sebagai serangan yang dibuat oleh suatu kelompok kepada kelompok lain dalam situasi konflik.

16. Hindari pujian atas perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh para pemimpin politik, yang hanya akan membawa kemenangan bagi militer ataupun gencatan senjata, seperti seolah-olah telah tercipta perdamaian.
Lebih baik memcoba melaporkan berbagai isu yang masih tertinggal dan yang mungki bisa menyebabkan terhadinya kekerasan kembali di masa mendatang. Tanyakanlah apa yang telah dikerjakan untuk memberikan dasar untuk menyelesaikan dan mengakhiri konflik dengan tanpa kekerasan, dalam kerangka perkembangan dan kebutuhfuan struktur masyarakat dan untuk menghadirkan adanya budaya perdamaian?

17. Hindari penantian akan pemimpim ‘kita’ mengusulkan jalan keluar.
Lebih baik ambil dan gali usulan perdamaian dari manapun asalnya. Tanyakan kepada para menteri misalnya tentang ide yang diberikan oleh kelompok akar rumput. Berikan perspektif tentang perdamaian yang Anda tahu tentang isu berbagai kelompok bertikai sedang mengusahakannya. Jangan mengabaikan mereka hanya karena mereka tidak setuju dengan posisi yang sudah lebih dulu ada.

Bahan ini diambil dari Annabel Mc Goldrick dan Jake Lynch, Jurnalisme Damai: Bagaimana Melakukannya, terj. Ignatius Haryanto, Jakarta: LSPP dan The British Council, 2002, hal. 27-35.
Semoga ada manfaatnya.

Di Yogya, Wartawan Gadungan Lakukan Perlawanan
Jum'at, 23 Juli 2004 | 23:05 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Aksi perang terhadap wartawan gadungan yang dilakukan oleh Forum Wartawan (Asli) Yogyakarta mendapatkan aksi balasan. Sejumlah stiker dan spanduk yang dipasang untuk menolak wartawan gadungan, tiba-tiba dibalas dengan maraknya stiker tandingan. Stiker dan spanduk tandingan itu dipasang di sejumlah instansi dan di jalan-jalan strategis di Yogyakarta.

Di kantor Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, misalnya. Stiker yang dipasang untuk memerangi dan menolak wartawan gadungan sudah disaingi oleh stiker dan spanduk tandingan, Jumat (23/7). Stiker bertuliskan "Jangan Layani Wartawan Gadungan" ditandingi dengan stiker bertuliskan "Bukan Hanya Wartawan Gadungan, Wartawan Munafik pun Harus Diganyang".

Jumlah stiker tandingan itu cukup banyak. Di sejumlah instansi seperti Kejaksaan, ruang-ruang pengacara dan hotel-hotel juga tak lepas dari pemasangan stiker tandingan itu.

Sementara spanduk tandingan juga marak di Yogyakata. Di depan kantor pos besar, misalnya, sebuah spanduk ukuran 4 x 1 meter dibentangkan di pinggir jalan. Spanduk itu bertuliskan "Ganyang Wartawan Munafik, Pura-Pura Bersih Tapi Doyan Amplop/Duit". Spanduk itu dipasang oleh kelompok yang mengatasnamakan Paguyuban Wartawan Alternatif.

Spanduk itu diketahui pada Rabu (21/7) malam. Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Yogyakarta mencopoti spanduk-spanduk tersebut, Jumat (23/7). Selain yang ada di depan kantor pos besar, petugas juga melepas spanduk-spanduk lain seperti di depan sebuha hotel di Jalan Malioboro dan di Jalan Sultan Agung.

Kepala Sub Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Edi Nugroho menyatakan, spanduk-spanduk tersebut terpaksa dicopot karena pemasangannya tidak mempunyai ijin. Selain itu, kata dia, isi spanduk tersebut terkesan provokatif yang bisa memancing emosi masyarakat.

Seperti diberitakan, sejak seminggu yang lalu Forum Wartawan (Asli) Yogyakarta melakukan kampanye perang melawan wartawan gadungan. Aksi tersebut dilakukan secara terus-menerus di sejumlah instansi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Yogyakarta. Aksi para wartawan itu dilakukan menyusul semakin maraknya wartawan gadungan di Yogyakarta.

Syaiful Amin - Tempo News Room

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2004/07/23/brk,20040723-43,id.html

Our School * Any Street * Anytown * US * 01234

Copyrightę2004
BritishCouncil Workshop2004. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission